oleh

Datangi KPU, PB HMI Inginkan Pemilu Yang Berintegritas Dan Berkualitas

JAKARTA, TEROPONGUMAT.COM – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) Versi MPO melalui Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia pada Selasa, (8/5/2018) sekira pukul 15.30 Wib.

Lihat Videonya, Disini

Kedatangan Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia PB HMI tersebut adalah untuk menyerahkan pernyataan sikap dukungan kepada KPU RI terkait wacana Peraturan KPU yang memuat syarat, jika mantan terpidana korupsi tidak dapat menjadi anggota legislatif.

“Kami dari PB HMI, kedatangan kami adalah untuk mendukung ikhtiar dari KPU dalam rangka mengatur pembatasan hak politik bagi mantan terpidana korupsi,” kata Ketua Komisi Hukum dan HAM PB HMI Muhtar Yogasara, Sebagaimana dilansir EDUNEWS.ID

Yoga menuturkan, dukungan tersebut diberikan oleh PB HMI dalam rangka mendorong politik yang berintegritas dan berkualitas.

“Hal ini kami rasa sangat penting untuk didukung karena untuk kemajuan bangsa kita, terutama dalam penyelenggaran pemilu 2019 yang lebih berintegritas dan berkualitas.

Menurutnya, Peraturan KPU tersebut perlu didorong secara bersama dalam rangka membangun dan memajukan kualitaa demokrasi di Indonesia.

Baca, Seperjuangan di HMI MPO, Tamsil Linrung Siap Menangkan NH Aziz di Pilgub Sulsel

Baca Juga,  "Milenial", Ketua Umum PB HMI Beri Masukan Untuk Parpol

“Wacana ini sudah bergulir dan mengundang berbagai pandangan, pendapat, dan sikap. Ada yang pro dan ada yang kontra. Perbedaan itu harus dipandang sebagai hal yang wajar dalam negara demokrasi”, ungkapnya.

Olehnya itu, lanjutnya, PB HMI lewat Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia memandang perlu menyampaikan pendapat dan sikap secara resmi terkait wacana Peraturan KPU RI yang melarang mantan terpidana korupsi untuk menjadi angota legislatif.

Berikut pernyataan sikap PB HMI yang disampaikan lewat Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia PB HMI.

Pertama, mendukung KPU RI mengatur pembahatasan hak politik untuk dipilih bagi mantan terpidana korupsi menjadi anggota legislatif dalam kontestasi pemilu di Indonesia melalui PKPU, sepanjang Presiden Joko Wiodo tidak mengeluarkan Perppu berkaitan dengan pembatasan hak politik terhadap mantan terpidana korupsi menjadi anggota legislatif.

Kedua, menuntut DPR RI mengambil sikap untuk berpihak pada rakyat dengan mengakomodir aspirasi rakyat yang menginginkan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas melalui pengaturan pembatasan hak politik untuk dipilih menjadi anggota legislatif bagi mantan terpidana korupsi;

Ketiga, menuntut kepada semua Partai Politik peserta Pemilu untuk mencalonkan kader-kader terbaiknya dan bersih dari latar belakang tindak pidana korupsi dalam kontestasi Pemilu 2019;

Baca Juga,  PB HMI MPO : Utang Negara Gerogoti Perekonomian Nasional

Keempat, menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak memilih calon anggota legislatif mantan terpidana korupsi yang dicalonkan oleh Partai Politik pada kontestasi Pemilu 2019;

Kelima, menginstruksikan kepada seluruh jajaran struktural HMI se-Indonesia untuk mendukung sepenuhnya ikhtiar KPU RI dalam mewujudkan Pemilu berkualitas dan berintegritas melalui

pengaturan pembatasan hak politik untuk dipilih menjadi anggota legislatif terhadap mantan terpidana korupsi dengan menggelar Aksi Gerakan Sosial.

Sementara itu, Komisioner KPU RI yang diwakili oleh Ferian menyambut baik kedatangan dan dukungan PB HMI dalam mengawal wacana Peraturan KPU terkait pembatasan hak politik terhadap mantan terpidana korupsi menjadi anggota legislatif.

“Kita apresiasi sikap dukungan PB HMI, isinya cukup argumentatif dan berdasar. Insya Allah kita akan teruskan kepada pimpinan agar dibahas dalam rapat pleno”, terangnya.

Ferian juga menyebut, Peraturan KPU terkait pembatasan hak politik terhadap mantan terpidana korupsi menjadi anggota legislatif masi dalam tahapan pembahasan dan akan terus di dorong.

“Kita masih mengagendakan rapat dengar pendapat dengan DPR, saat ini kami masih menunggu waktu luang DPR. Sebab saat ini DPR masi sementara reses, insya Allah rapat dengar pendapat akan dilakukan secepatnya”, pungkasnya.

Baca Juga,  PB-HMI (MPO) Nilai Ekonomi Di Indonesia Dibayangi Dinamika Perekonomian Global, Berikut Penjelasanya!!!

Pertemuan Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia PB HMI dengan Komisioner KPU RI diakhiri dengan serah terima surat dukungan PB HMI terkait rancangan Peraturan KPU mengenai pembatasan hak politik mantan terpidana korupsi menjadi anggota Legislatif.

Diketahui, tahapan pendaftaran calon Legislatif periode 2019-2024 akan dilangsungkan pada tanggal 01 Juli 2018.

Komentar

Post Terkait,