oleh

PB HMI Angkat Bicara Soal Kasus Umat Muslim Uighur China, Berikut Penjelasanya!

JAKARTA, TEROPONGUMAT.COM – Menyikapi kasus diskriminasi terhadap umat muslim Uighur di Provinsi Xianjiang, China yang diduga dilakukan oleh Pemerintah China, akhirnya ditanggapi serius oleh Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) Versi MPO.

Zuhad Aji Firmantoro, Selaku Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam mengungkapkan, meski sampai hari ini China masih terus menyangkal adanya diskriminasi yang mengarah pada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap uamat Muslim etnis Uighur yang bermukim di Xianjiang, namun munculnya beberapa fakta mejunjukan sebaliknya,

“China berdalih perlakuan diskriminatif terhadap banyak muslim uighur karena tuduhan terorisme dan separatisme. sebuah tuduhan yang tidak pernah dibuktikan melalui proses peradilan yang adil dan terbuka,” kata Zuhad Aji Firmantoro kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (22/12/2018).

Baca Juga,  CPNS 2018 Dikhawatir Hasilkan ASN Yang Hanya Bermodal Kompromi Kebijakan

Bahkan, menurut Aji, semakin banyak bermunculan fakta-fakta mengerikan tentang perlakuan pemerintah China terhadap muslim Uighur.

Beberapa fakta itu seperti tiadanya bukti yang diungkap berkaitan dengan penangkapan muslim Uighur, masih diizinkannya penggunaan bukti pengakuan paksa dalam proses peradilan, melekatkan identitas keagamaan dalam definisi terorisme, penutupan situs-situs website Uighur.

“Tiadanya jaminan kepastian hukum dan jaminan keslamatan raga serta jiwa dalam kamp-kamp indoktrinasi politik (juga disebut pusat-pusat pendidikan ulang) yang diperuntukan bagi Uighur, penghancuran masjid, adanya laporan pengambilan organ tubuh tahanan politik uighur dan banyak hal lainnya,” beber Aji.

Baca Juga,  Datangi KPU, PB HMI Inginkan Pemilu Yang Berintegritas Dan Berkualitas

Olehnya itu, lanjut Aji, atas fakta dan penyangkalan tersebut, PB HMI telah secara resmi mengirimkan surat kepada menlu RI agar Indonesia turut serta secara aktif mengatasinya.

“salah satu caranya adalah dengan mendorong PBB membentuk tim pencari fakta independen untuk investigasi,” ungkap Aji.

PB HMI juga mendorong agar pemerintah China bisa bekerjasama dalam hal mengungkap fakta yang terjadi di Uighur.

“Kita menginginkan supaya pemerintah China juga mengijinkan tim pencari fakta itu melaksanakan tugasnya menginvestigasi dugaan diskriminasi tersebut,” tutup Aji.

Komentar

Post Terkait,