oleh

Ramalan Sosialisme Fukuyama dan Masa depan Indonesia

Rapuhnya Demokrasi Liberal

Kebangkitan populisme dan menguatnya nasionalisme beberapa negara Barat menjadi konsen bagi beberapa pengamat politik di seluruh dunia beberapa waktu terakhir karena dianggap menjadi ancaman serius bagi eksistensi demokrasi. Kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait nasionalisme politik serta proteksionisme ekonomi sebagai landasan ekonomi politik negeri Paman Sam tersebut menjadi pertanda terancamnya sistem ekonomi pasar bebas antar negara yang selama ini telah menjadi fondasi utama sistem dunia sejak berakhirnya perang dingin pada dekade 90-an.Selain itu, menguatnya kapitalisme negara sebagai landasan ideologi pasar yang dianut Tiongkok juga semakin menyebabkan diskursus nasionalisme ekonomi kian menguat.

Beberapa waktu lalu, Tom Power dari Australian National University merilis temuan penelitian tentang kondisi demokrasi di Indonesia yang disebutnya mengalami kemunduran. Ada beberapa hal yang menjadi dasar analisis Power dalam menjelaskan kondisi tersebut. Dalam temuan tersebut, Jokowi dianggap bertindak dengan cara yang tidak liberal atau anti-demokrasi dalam menjalankan pemerintahannya. Misalnya menjelang pemilu 2019, pemerintah dianggap telah menggunakan strategi represif untuk melawan kekuatan oposisi dalam batas-batas status quo demokrasi.

Dengan memperkuat dan mengintervensi institusi keamanan dan penegakan hukum untuk melawan oposisi, pemerintahan Jokowi telah menyebabkan kaburnya batas antara kepentingan negara dan kepentingan politik. Kondisi yang digambarkan Tom Power tersebut adalah kondisi menguatnya intervensi negara dalam sistem demokrasi Indonesia.

Lalu benarkah menguatnya peran negara adalah ancaman terhadap demokrasi di Indonesia? Atau justru menguatnya peran negara memang menjadi kebutuhan pemerintah Indonesia di masa mendatang dalam merespon sistem dunia yang telah berubah?

Menurut Williams, Raymond dalam bukunya Capitalism menjelaskan bahwa kapitalisme negara adalah sistem ekonomi dimana aktivitas ekonomi untuk meraih keuntungan dijalankan oleh negara. Sedangkan alat produksi diorganisir dan diurus oleh perusahan milik negara termasuk proses akumulasi kapital, buruh, upah dan manajemen tersentralisasi. Meskipun kondisi yang digambarkan Williams tersebut kini membuat ekonomi Tiongkok bergeliat maju namun, nasionalisme ekonomi-politik ala Trump pada akhirnya memicu terjadinya perang dagang AS-Tiongkok yang semakin memperburuk kondisi ekonomi global.

Baca Juga,  HMI Wati Membalas Puisi Sukmawati "Tak Kenal Maka Kenalilah"

Pada titik ini, akhirnya seorang ilmuwan politik Amerika Serikat, Francis Fukuyama yang sebelumnya telah meramalkan dalam bukunya The End of The History and The Last Man bahwa sistem kapitalisme pasar dan demokrasi liberal akan menjadi akhir dari bentuk sistem dunia dimana negara-negara akan menerapkan pasar bebas dan demokrasi dalam sistem politik dan ekonomi mereka, harus menelan kenyataan pahit bahwa kini sistem sosialisme kemungkinan akan kembali. Ia bahkan membenarkan hal-hal tertentu yang dikatakan Karl Marx berubah menjadi kenyataan. Misalnya tentang krisis kelebihan produksi yang artinya dengan permintaan yang lebih kecil dari penawaran, maka  akan berdampak buruk bagi para buruh. Ia juga melihat bahwa model kapitalisme negara Tiongkok menjadi pesaing serius bagi demokrasi liberal hari ini. Dan pada akhirnya, kapitalisme negara menjadi teori yang paling masuk akal hari ini karena sistem ini dapat menjamin stabilitas dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh demokrasi liberal.

Fukuyama juga memprediksi Jika dalam 30 tahun lagi, Tiongkok bisa lebih besar dari Amerika Serikat, dan masyarakatnya bisa terlepas dari krisis kesejahteraan, sementara negara-negara lain yang masih menjalankan sistem kerja sama ala kapitalisme liberal berada pada level stagnan, maka tidak ada alasan bagi dunia untuk tidak menerapkan kapitalisme negara ala Tiongkok.

Namun celakanya, dalam sistem negara sosialis, totalitarianisme adalah konsekuensi logis dari prinsip dasar sosialisme. Karena prinsip dasar dari sosialisme adalah nasionalisasi alat-alat produksi, mengimplikasikan perlunya perencanaan terpusat (central planning) dan peran aktif pemerintah dalam aktivitas ekonomi.

Walaupun demikian, melihat tren yang telah terjadi di dunia saat ini, bukan tidak mungkin diskursus demokrasi liberal pada akhirnya akan menjadi konsep yang usang dan lama-kelamaan akan di tinggalkan. Bahkan, sang penganut teori tersebut pun, pada akhirnya menyerah pada realitas global hari ini.

Baca Juga,  Indonesia Merdeka Hanyalah Fatamorgana?

Perpindahan Model Pembangunan Dunia

Berkaca pada prediksi Fukuyama, bringing state back in dan menguatnya indikasi kembalinya sosialisme memang menguat pasca wacana perang dagang AS-Tiongkok bergulir. Hal ini juga didukung adanya kondisi global yang juga sedang mengalami secular stagnation yakni situasi dimana pertumbuhan ekonomi cukup sulit naik. Celakanya kondisi tersebut menjangkiti negara-negara maju. Seperti dilansir Project Syndicate, Jepang misalnya, sejak tahun 90-an mengalami pertumbuhan ekonomi hanya berkisar 0 hingga 1%. Sehingga para ekonom sekelas Joseph Stiglitz dan Larry Summers pada akhirnya menganjurkan adanya intervensi negara dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi harus ditopang oleh negara. Misalnya dengan bantuan langsung dan proyek-proyek pemerintah. Misalnya juga kebijakan reformasi pajak yang dilakukan Trump pada akhirnya mampu membuat industri domestik AS kembali bergairah. Hal tersebut yang menyebabkan mengapa the Fed terus menaikkan suku bunga.

Di samping itu, ancaman krisis dan ketakutan ancaman baru misalnya terkait teroris, penyakit, dan ketidakpastian masa depan ekonomi serta perubahan geopolitik dunia membuat nasionalisme politik ekonomi akhirnya mau tidak mau menjadi satu-satunya pilihan alternatif bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Sehingga kondisi ini disebut banyak pengamat sebagai VUCA atau vulnerability, uncertainty, complexity and ambiguity.

Dalam konteks politik Indonesia, bukan tidak mungkin tren global diatas juga menjadi inspirasi bagi arah pembangunan ekonomi politik dalam negeri ke depanya. Mengingat bahwa hari ini kondisi politik dan ekonomi Indonesia tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di negara-negara lain.

Misalnya pertumbuhan ekonomi yang stagnan, peningkatan hutang luar negeri, serta terdepresiasinya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Ditambah Indonesia baru saja mengalami bencana alam yang cukup mengganggu laju pertumbuhan ekonomi nasional. Jika sudah begitu kondisinya, pada akhirnya, sebagus-bagusnya demokrasi dan kebebasan pers, tapi jika pengangguran dan kesejahteraan menjadi isu krusial dalam masyarakat, tentu solusi terbaik adalah dengan berbalik arah dari demokrasi liberal ala Barat. Hal ini diungkapkan oleh Fukuyama bahwa demokrasi liberal tidak memberikan definisi tentang kehidupan yang baik. Masyarakat yang teralienasi kemudian bergabung kelompok identitas untuk mendapatkan sense of community.

Baca Juga,  HMI : Organisasi, Akademik Dan Intelektualisme

Jika ditarik benang merah terhadap apa yang terjadi di Indonesia, bisa jadi bahwa bergesernya paradigma pembangunan internasional inilah yang akan berpengaruh terhadap cara pandang dalam menyikapi persoalan ekonomi maupun politik dalam negeri. Kecenderungan yang telah diprediksikan Fukuyama bisa jadi memang menjadi blueprint pembangunan yang akan dibawa para calon presiden jika berkuasa nanti. Dengan semangat nasionalisme dalam program visi misi mereka, bukan tidak mungkin bahwa ketika menduduki kekuasaan mereka akan menerapkan sistem yang jauh dari demokrasi liberal.

Kecenderungan itu bisa terlihat dari kegalauan beberapa kebijakan akhir-akhir ini. Misalkan terkait penguatan beberapa BUMN dan proyek nasionalisasi perusahaan asing yang sangat mengindikasikan adanya model kapitalisme negara. Di samping itu, laporan Tom Power yang telah dijelaskan di awal tentang berubahnya pola pemerintah menjadi otoriter juga menjadi bukti bahwa negara semakin kuat.  

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, boleh jadi demokrasi liberal bukanlah evolusi ideologi terakhir dalam politik Indonesia.  mungkinkah Indonesia akan menjadi negara sosialis di masa depan?, bukan tidak mungkin yang diramalkan Fukuyama akan menjadi kenyataan. Meski begitu, Fukuyama sendiri pernah salah meramal sebelumnya, mari kita tunggu?

Penulis : Mahfut Khanafi (Aktifis Himpunan Mahasiswa Islam)

Komentar

Post Terkait,