oleh

Peran Besar SANG LEGISLATOR Sejati

Oleh : La Asri Buton (Mantan Ketua HMI Cabang Kendari dan Ketua HMI Badko Sulawesi Tenggara)

Bagiku DPR itu merupakan rumah pengabdian sejati. Rakyat menaruh harapan besar terhadap para legislator. Sebab DPR pemegang kunci keuangan. Jika sang pemegang kunci memiliki andil besar, memahami kerjanya maka sudah seyogyanya mereka mempertaruhkan hidupnya untuk benar2 menjaga uang rakyat. Untuk benar-benar memastikan uang rakyat terbagi dengan baik. Memastikan semua fasilitas yang dibutuhkan rakyat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang dikehendaki. DPR harus memposisikan dirinya sejajar dengan eksekutif. Sebagai penyeimbang kehidupan berbangsa dan bernegara. DPR harus bekerja lebih teliti dan cermat. Karena jangan sampai uang rakyat tidak terdistribusi dengan baik. Rakyat memberikan harapan besar terhadap para legislator. DPR memiliki fungsi yang sangat besar dalam menjaga atau mengawasi uang Rakyat dan memayungi hak-hak rakyat.

1. Fungsi Legislasi

Fungsi ini harus benar-benar dijalankan dengan baik. Fungsi ini menghendaki para legislator untuk menghasilkan peraturan-peraturan yang melindungi atau memayungi hak-hak rakyat. DPR harus terus memproduksi legislasi yang pro rakyat, legislasi yang memperhatikan rakyat yang terpinggirkan. DPR harus terus memproduksi legislasi-legislasi berkualitas dan berpihak pada rakyat.

Baca Juga,  Rekonstektualisasi Pemikiran dan Pergerakan HMI

2. Fungsi Anggaran

DPR memiliki andil besar dalam memainkan irama politik anggaran. Jika saja fungsi ini dijalankan dengan baik oleh legislatornya maka bisa dipastikan anggaran untuk fasilitas dan kebutuhan rakyat akan terpenuhi. Bahkan bisa mendorong tumbuhnya perekonomian rakyat. DPR harus benar-benar memahami kebutuhan-kebutuhan yang dikehendaki oleh rakyat. Para legislator harus banyak mendengar keluhan rakyat. Para legislator harus banyak melihat jeritan pahit rakyat kecil. Bahkan para legislator harus benar-benar merasakan pahitnya kehidupan rakyat kecil. Biar mereka bisa memahami kebutuhan dan keinginan rakyat kecil. Jika apa yg dibutuhkan oleh rakyat kecil telah diserap oleh para legislator maka harus dipastikan pada pembahasan dan pengesahan anggaran. Semua kebutuhan rakyat harus dipastikan anggarannya terpenuhi.

Namun Pada saat pembahasan anggaran kerap muncul politisasi anggaran. Biasanya rakyat dikebiri. Pembahasan anggaran hanya dijadikan sidang panggung sandiwara. Ruang ini hanya dijadikan tempat untuk melakukan politik bagi-bagi anggaran alias bagi-bagi Kue. Biasanya yang paling banyak mendapatkan kue anggaran, partai yang paling banyak kursinya di DPR. Pembahasan anggaran ini seringkali dimainkan dari luar arena. Sutradara pengendali politik anggaran adalah partai politik. Partai yang memiliki legislator terbanyak, merekalah yang paling banyak jatah anggarannya (atau yang lazim disebut jatah proyek). Selain itu jika partai pendukung penguasa lebih banyak perolehan kursinya, maka dipastikan DPR tidak akan menjalankan fungsinya dengan sepenuhnya. DPR akan berjalan setengah hati. Penguasa yang tidak pro rakyat kecil tak akan mampu diawasi dengan baik. Semua keputusan DPR diselesaikan berdasarkan voting bukan lagi mengutamakan musyawarah mufakat. semua keputusan selalu berpihak pada penguasa. Bukan pada rakyat kecil. Jika penguasanya pro rakyat maka ini bisa memberikan manfaat besar. Namun jika sebaliknya, maka rakyat semakin sengsara.

Baca Juga,  HMI Wati Membalas Puisi Sukmawati "Tak Kenal Maka Kenalilah"

3. Fungsi Pengawasan

Setelah pembahasan legislasi dan pembahasan anggaran tercapai dengan baik. Maka DPR harus banyak terjun di lapangan. Memastikan semua proyek-proyek yang dikerjakan eksekutif melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terlaksana dengan baik. Memastikan para ASN benar-benar bekerja dengan baik dalam melayani rakyat. Rakyat tidak boleh dikebiri. Rakyat harus benar-benar dijadikan tuan atau raja. Semua porsi anggaran untuk fasilitas infrastruktur dasar maupun fasilitas penunjang harus dipastikan telah dikerjakan dengan kualitas terbaik. Semua anggaran untuk pemenuhan pemberdayaan rakyat kecil (para petani, nelayan, lansia, dan kaum-kaum lainnya yang terpinggirkan harus terserap dan tersalur dengan baik dan tepat sasaran.

Komentar

Post Terkait,