oleh

Konferensi Pers: SAVE Tanjung Sari!!! Kembalikan Kemerdekaan Rakyat

 

JAKARTA, TEROPONGUMAT.COM – Berikut ini pernyataan sikap  Indonesian Agrarian Reform Movement – INFORM menyikapi Tragedi Tanjung Sari di Sulawesi Tengah.

Bissmillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr. Wb,

Salam Perjuangan,

Hidup Mahasiswa, Hidup Pemuda, Hidup Rakya. Merdeka….

Kemerdekaan Bangsa Indonesia merupakan prestasi besar perjuangan panjang yang dilakukan oleh mereka para leluhur terdahulu, yang dibayar mahal dengan darah hingga nyawa hanya untuk dipersembahkan kepada generasi-generasi bangsa setelah mereka demi keadilan, kebaikan serta kebahagiaan hidup generasi bangsa dimasa yang akan datang. Semua itu di korbankan secara ikhlas tanpa meminta imbalan Materi sedikit-pun. Di tengah-tengah tekanan penjajahan pada saat itu, rakyat di buat layaknya budak di tanah mereka sendiri, sehingga bicara nilai-nilai keadilan ditengah-tengah situasi dan kondisi pada saat itu rasanya hanya menambahkan bahan lelucon bagi para kaum penjajah.

Sifat serakah dipelihara melebihi kadar Batas kemanusiaan, agama sebagai pedoman hidup di permainkan se-enak perut oleh mereka yang meresa mampu mengendalikan kekuasaan dengan hanya bermodalkan materi, padahal setiap agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan yang mengharuskan setiap pengikutnya untuk tunduk dan patut pada Hukum Sang Pencipta, dengan demikian kebutuhan materipun diperintahkan untuk tidak mengelabui kehidupan hamba-NYA dalam bersikap. Namun sayang dominasi keserakahan itu lagi-lagi terjadi di negara ini menunjukan bahwa, kebenaran dan kebaikan sedang berada pada posisi yang kalah dengan kebodohan serta kebohongan. Hal ini disebabkan Hukum sudah tidak lagi menjadi panglima tertinggi dinegeri ini.

Di usia Bangsa yang memasuki ke 73 Tahun ini semestinya kita telah menjadi dewasa dalam kehidupan bersama, Dewasa dari segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara, Dewasa untuk terus mempertahankan nilai-nilai kebenaran untuk tidak dikalahkan dengan kebohongan serta kemunafikan yang dapat merusak kerukunan serta kedamaian hidup kita sebagai bangsa yang besar, merdeka, beragama/ber-Tuhan, berbudaya hingga melahirkan tradisi saling membantu satu sama lain. Mempertahan prestasi bangsa ini yang semula diraih oleh mereka para leluhur bangsa terdahulu, mempertahankan hak dan cita-cita kita semua sebagaimana yang disepakati bersama dan tertuang di dalam pancasila sebagai falsafah Hidup yang kita yakini bersama merupakan ikhtiar penyelematan kehidupan kita dari perbudakan-perbudakan masa lalu. Dengan demikian kita bersepakat untuk menjadikan Negara ini sebagai yang menghormati Hukum agar supaya sifat Hasrat serakah tidak melanggar dari Hukum-Hukum Tuhan Yang Maha Esa.

Namun ternyata benar kata para pepatah bahwa orang dewasa bukan sekedar di nilai pada Kehebatan Intelektualnya semata melaikan pula dibarengi dengan kehebatan Spritualnya (Jiwa Besar Ideologinya) begipun sebaliknya. Terjadinya tranformasi budaya luar masuk ke Indonesia berdampak pada psikologi sosial bangsa, jangan heran kalau bangsa ini lebih tertarik membanggakan negara lain dibandingkan negaranya sendiri. Hal ini menunjukan kelemahan kita dalam bernegara oleh karna prinsip kita sebagai negara gotong royong (saling mencubit kulit/merasa dan membantu satu sama lain) semakin terlihat kabur dalam dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara kita, yang terlihat jutstru kefokusan bangsa lebih menyalahkan antara sesama oleh karna hasutan pihak ketiga (Politik Pecah Belah) oknum-oknum penjilat dan penipu rakyat di negeri ini.

Baca Juga,  Warga Tanjung Sari-Banggai Digusur, Hendra Wijaya Berharap Ada Perhatian Pemerintah Pusat

Tenggelamnya Semangat Nasionalisme

Nasionalisme merupakan Rangkaian doktrin yang dipakai hampir disetiap negara yang di dasari pada ideologi di Negara tersebut. Dan para leluhur terdahulu telah menyepakati Pancasila sebagai Roh Perjuangan Nasionalisme di Indonesia oleh karena, Pancasila lebih cocok dengan karaktek hidup Masyarakat Indonesia yang sejak semula hidup secara ber-Gotong Royong. kita tidak boleh ikut-ikutan Timur Komunisme maupun Barat Kapitalisme karena kedua kutub tersebut bukanlah kiblat yang tepat untuk dipilih, oleh Karna kedua kutub tersebut sesungguhnya lahir dari rahim yang sama.

Mirisnya Doktrin Nasionalisme Pancasila terkesan kabur dan semakin tenggelam dilautan lepas, hal tersebut disebabkan masih tumbuh suburnya praktek-praktek kejahatan yang hampir ditemui di segala bidang pembangunan bangsa ini. Dengan demikian tidaklah heran masih saja terdapat orang-orang yang rela menghianati negerinya sendiri, orang-orang seperti inilah yang sesungguhnya telah terhasut dengan sesuatu yang sesat dan sesaat, yang telah kehilangan kendali sehingga diam-diam rela memakan bangkai sesamanya, lantas dimana karakter kita sebagai bangsa yang besar dan merdeka? Dimana Semangat Gotong Royong kita yang telah menjadi tradisi hidup bertetangga kita? Konflik sosial terjadi dimana-mana yang menujukan bahwa negara ini sedang menuju pada kehancuran yang membahayakan, Penegakan Hukum Tumpul ke berduit dan tajam ke yang tak berduit adalah satu fenomena nyata dinegeri ini. Yang terlihat bukanya menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia melaikan kehancuran bagi seluruh rakya indonesia.

Siapapun yang mengenang sejarah Perjungan bangsa ini semestinya menjadi traumatik terhadap kelicikan kaum Munafik dan Penjajah yang dahulu telah berhasil mem-porakporandakan kerajaan-kerajaan kita, berhasil merusak nilai-nilai gotong royong kita sebagai tradisi hidup turun temurun yang mendarah daging kedalam jantung kita. Semestinya kita sudah tahu banyak soal itu bahwa betapa bahayanya Orang-Orang itu hidup di negri yang kita cinta bersama ini.

SAVE TANJUNG SARI!!! Kembalikan Kemerdekaan Rakyat

Agenda Reforma Agraria di indonesia hanya sekedar isapan jempol belaka yang makin kesini justru terlihat membelok tajam dari semangat Nasionalisme, Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 yang semula di yakini sebagai langkah Objektif perubahan dibidang agraria di indonesia terkesan sekedar mimpi disiang bolong. Padahal di dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 terdapat beberapa poit penting yang mengatur tentang prinsip-prinsip mendasar Agraria diataranya terdapat pelarangan monopoli penguasaan tanah dan sumber agraria lain, pengukuhan hukum ada, pengkerdilan praktik klonialisme, serta jaminan kesetaraan hak atas tanah bagi laki-laki dan perempuan. Hal tersebut dipertegas dengan Ketetapan MPR RI No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Baca Juga,  Merasa Diancam, Fb Dengan Nama Asis Munabutur Di Polisikan

Ketimpangan Kepemilikan lahan di Inondesia memicu terjadinya konflik agraria yang semakin hari semakin meningkat tajam hampir disegala sektor. Tercatat konflik Agraria di Indonesia sepanjang Tahun 2017 mencapai angka 659 konflik dengan luas mencapai 520.491,87 hektar (ha) dengan melibatkan sedikitnya 652.738 kepala keluarga. Artinya dibandingkan dengan tahun sebelum yakni 2016 Jumlah Konflik Agraria hanya mencapai angka 252 Konflik 1,26 juta hektare lahan konflik atau meningkat 50% dibandingkan Tahun 2016. (Sumber, KPA)

Sebesar 71 % dikuasai oleh perusahaan kehutanan, 16% oleh perusahaan perkebunan, 7% dikuasai golongan kaya dan sisanya oleh masyarakat miskin. Dampaknya, 10 persen orang terkaya menguasai 77 persen kekayaan nasional. Tanah menjadi objek investasi, akibatnya rata-rata pemilikan tanah kurang dari 0,3 hektar. Per Maret tahun 2017 sebanyak 17,10 juta penduduk miskin hidup di desa (Sumber, BPS 2017) Dengan demikian konflik agraria lebih di dominasi oleh kerja-kerja korporasi yang hampir terjadi sepanjang tahunya. Rakyat di Kriminalisasi, di rampas hak atas tanah secara paksa, hingga pada level kehilangan Nyawa. Dimanakah Tanggung jawaba Negara ditengah-tengah situasi darurat dibidang agraria?

Penggusuran warga Tanjung Sari di Sulawesi Tengah merupakan bagian dari potret yang memperlihatkan bahwa Hukum dinegeri ini belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan rakyat. Dalam Kasus ini terdapat keanehan yang di perlihatkan institusi Penegak Hukum dalam hal ini Ketua PN Luwuk- Sulawesi Tengah, Nanang Zulkarnain Faisal S.H yang mengabulkan permohonan pihak ahli waris yakni Keluarga Salim Albakar diatas tanah -/+ 6 hektar, padahal Keluarga Salim Albakar telah tiga kali kalah dari keluarga Datu Adam dalam beberapa persidangan dengan keluarnya Putusan No. 22/PN/1977 tanggal 12 Oktober 1977 Oleh Pengadilan Negeri (PN) Luwuk, Putusan No. 113/PT/1978 tanggal 18 Oktober 1978 oleh Pengadilan Tinggi (PT) yang bertempat di Manado waktu itu serta Putusannya No. 2031/K/SIP/1980 tanggal 16 Desember 198I, oleh MA, semua putusan tersebut di memenangkan pihak dari keluarga Datu Adam. Baru dikabulkan oleh MA atas permohonan ahli waris Salim Albakri melalui putusan MA No. 2351.K/Pdt/1997. Namun dalam Putusan tersebut tidak disebutkan berapa jumlah luas tanah yang dimenangkan.

Gugatan ini di mulai dari sengketa tanah pihak Hadin Lanusu dengan pihak Husen Taferokillah di atas tanah yang dimenangkan oleh Keluarga Datu Adam. Sehingga hal ini dimanfaatkan oleh pihak ahli waris Salim Albakar atas sengketa antara kedua pihak di atas. Permohonan eksekusi 6 hektar lahan pun di lakukan oleh keluarga salim Albakar ke Pengadilan Negeri Luwuk dan kembali di tolak oleh karena pertimbangan bahwa pokok sengketa tanah adalah 22 m x 26,50 m dan 11,60 m x 11,30 m. Sedangkan yang dimohonkan oleh ahli waris seluas ± 6 hektar.

Baca Juga,  Sejarah Gerakan Mahasiswa Indonesia "Lahirnya Sumpah Pemuda"

Dikarenakan faktor gugatan yang dianggap tidak dilandasi dengan fakta-fakta hukum yang kuat oleh keluarga salim albakar maka Gugatan-Gugatan tersebut kebanyakan ditolak oleh pengadilan, ironisnya terjadi keanehan yang dilakukan oleh PN Luwuk pada Tahun 2006 dengan mengabulkan permohonan penggusuran Ahli Waris Salim Albakar diatas lahan sebasar -/+6 Hektar. Nah dengan demikian keputusan eksekusi tersebut telah dijadikan kekuatan hukum Salim albakri guna menggusur warga Tanjung sari sebesar delapan hektar lebih (melebihi Keputusan PN Luwuk hanya 6 hektar). Hal ini mengakibatkan ratusan Kepala Keluarga Kehilangan tempat tinggal dan ratusan anak-anak putus sekolah.

Dengan demikian Kami yang tergabung dari Indonesian Agrarian Reform Movement (INFORM) menyatakan sikap sebagai berikut :

  1. Hentikan Penggusuran sepihak yang telah mencederai Prosedur Hukum di Indonesia sebagaimana Undang-Undang
  2. Meminta KOMNAS HAM agar segera memeriksa Pemerintah Kabupaten Banggai dan Polres Banggai yang diduga melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap warga setempat dalam tragedi penggsuran tersebut,
  3. Kepada Komisi Yudisial agar segera melakukan pemeriksaan terhadap Ketua PN Luwuk- Sulawesi Tengah, Nanang Zulkarnain Faisal S.H Karena telah mengeluarkan keputusan yang menyalahi aturan
  4. Kepada Ombudsman agar segera mengusut tuntas dugaan mal administrasi dalam proses penggusuran yang di lakukan oleh Pemkab Banggai serta tindakan yang mereka lakukan dengan mengerahkan semua perangkatnya.
  5. Kepada KAPOLDA Sulawesi Tengah agar segera memberikan Jaminan keamanan kepada waga Tanjung Sari dari intimidasi dan teror yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan orang-orang suruhan pihak ahli waris Salim Albakar.

Wassalamalaikum, Wr. Wb.

Jakarta, 18 Maret 2018

Indonesian Agrarian Reform Movement

(INFORM) Masa Bakti 2017/2019

ttd

Alialudin Hamzah

Direktur Eksektif INFORM

Komentar

Post Terkait,