oleh

Warga Tanjung Sari-Banggai Digusur, Hendra Wijaya Berharap Ada Perhatian Pemerintah Pusat

BANGGAI, TEROPONGUMAT.COM – Penggusuran yang terjadi di Tanjung Sari, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah yang sempat viral di media sosial menjadi perhatian publik akhir-akhir ini.

Sebagaimana yang di posting lewat media sosial Facebook dengan nama Hendra Wijaya Oie pada tanggal 14 maret 2018 kemarin menyebutkan terdapat 343 Kepala Keluarga, 1.411 Jiwa yang menjadi korban penggusuran tersebut dengan luas tanah sebesar 18 hektar. penggusuran tersebut juga mengakibatkan ratusan anak-anak putus sekolah serta ratusan Keluarga kehilangan tempat tinggal.

Hendra merupakan warga setempat korban dari penggusuran juga mengungkapkan, terkait insiden penggusuran tersebut terlihat permainan pihak mafia tanah yang di duga mempengaruhi putusan Hakim. padahal berdasarkan pengajuan laporan sengketa yang diperkarakan ke mahkamah agung luas tanah yang diperkarakan sekitas 1000m2/2 bidang kecil tanah, namun dalam keputusan Mahkamah Agung justru memutuskan luas tanah sebesar 6 hektar.

ironisnya lagi lanjut hendra keputusan 6 hektar tak juga di indahkan saat penggusuran pertama terjadi tepatnya pada tanggal 3 sampai 6 Maret 2017 Silam, bahkan penggusuran yang terjadi lebih dari 6 hektar yakni sekitar 8, Hektar lebih.

Baca Juga,  Mahasiswa Desak KPK Adili Oknum Yang Terlibat Kasus E-KTP

niatan penggusuran tersebut diuntungkan dengan adanya keputusan Pengadilan Negeri (PN) Luwuk bahwa luas wilayah yang digusur sebesar 18 Hektar termasuk luas tanah pada eksekusi jilid 1. Rencananya Eksekusi Jilid 2 akan di laksanakan pada tanggal 19 Maret 2018 mendatang. keputusan ini tentu sangat merugikan warga setempat padahal warga setempat juga mengantongi Sertifikat Hak Milik (SHM).

“Batas-batas eksekusi tidak jelas dan dikaburkan, aparat pemerintah Daerah hanya tutup Mata Semua. kami sudah bersatu dan sewa pengacara, tetapi selalu gagal”. Ungkap Hendra saat dihubungi TEROPONGUMAT.COM, 16/03/18

Pemerintah Daerah dalam hal ini melalui Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola sempat melakukan perlawanan dengan menggugat Pengadilan Negeri (PN) Luwuk oleh karena di lokasi tersebut selain terdapat pemukiman warga juga terdapat aset pemerintah dalam hal ini adalah pelabuhan kapal penumpang, Pelabuhan Kapal Barang, Kontainer, Gudang Dolog, Kantor Lurah dan Kantor Dinas Tenaga Kerja, namun sampai hari ini upaya tersebut belum ada kejelasan lebih lanjut dari pihak pemerintah Daerah Provinsi.

Baca Juga,  Konferensi Pers: SAVE Tanjung Sari!!! Kembalikan Kemerdekaan Rakyat

“Sempat ada perlawanan dari pihak Gubernur Sulawesi Tengah, untuk mengeluarkan aset Negara dari wilayah yang tereksekusi 18 hektar ini. pihak Gubernur awalnya tidak sepakat dan ikut melawan”. terang herdra.

Penggusuran yang dinilai tidak adil ini dirasanya warga setempat hampir kehabisan harapan, perjuangan yang terus menerus dilakukan rasanya tak di tanggapi serius oleh pemerintah Daerah maupun penegak hukum itu sendiri, hendra Wijaya Oie sebagai warga setempat-pun kesal dengan permainan ini yang diduga adanya peran investor.

sejak diterbitkanya berita ini, warga setempat masih dalam keadaan mengungsi di lahan sebelah dari wilayah penggusuran jilid 1 (Pertama), namun wilayah tempat mengungsi tersebut juga berpotensi digusur oleh karena masih masuk dalam wilayah 18 hektar yang akan di eksekusi pada pekan depan. warga setempat terus melakukan perlawanan dengan harapan agar adanya perhatian dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Baca Juga,  6 Poin Sikap Umat Islam Bima-NTB Terkait Insiden Pembakaran Bendera Oleh Oknum Banser

“Kami Berharap ada tim independen dari pemerintah pusat untuk turun dalam masalah ini. kami juga berharap Bapak Jokowi bisa melihat kasus kami ini”. tutupnya (LH)

Komentar

Post Terkait,