oleh

INFORM Minta Kementrian Agraria Pertegas Nalar Kebijkanya soal Mafia Tanah

JAKARTA, TEROPONGUMAT.COM – Ketimpangan kepemilikan lahan di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan mengakibatkan terjadinya konflik Agraria yang semakin tahun semakin meningkat tajam.

Berdasarkan data Konflik Agraria di Indonesia sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 sebanyak 1.174 Konflik yang melibatkan 301.346 Kepala Keluarga dengan total luas lahan 4.526.435 Hektar. Sebanyak 37 Orang Tewas, 711 Orang Dikriminalisasi serta 356 Orang yang dianiaya. (Sumber Data, KNPA),

Pemerintan melalui Kementrian Agrarian dan tata kelola/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Jalil Lewat Program Reforma Agraria dan Penghutanan sosial sebelumnya pernah menyampaikan bahwa Kendala dalam realisasi program raforma agraria dan penghutanan sosial yakni adanya Mafia Pertanahan di Indonesia.

Hal ini kemudian ditanggapi oleh Indonesian Agrarian Reform Movement – INFORM, saat Konferensi Pers di Aula Sekretariat INFORM, Jalan Bukit Tanjakan, Tebet Jakarta Selatan dengan tema besar “Brantas Mafia Tanah”. Selamatkan Indonesia,09/02/18.

Direktur Eksekutif Indonesian Agrarian Reform Movement – INFORM Periode 2017-2019, Alialudin Hamzah dalam Pernyataanya Menyampaikan bahwa Pemerintah terkait dengan realisasi Program Reforma Agraria dan Penghutanan Sosial terlihat masih terjebak pada nyanyian lama oleh karna “hanya” melihat rakyat sebagai objek konflik.

Baca Juga,  Sejarah Gerakan Mahasiswa Indonesia "Lahirnya Sumpah Pemuda"

Padahal Lanjut Ali, akibat terjadinya Konflik Agraria di Indonesia Juga disebabkan oleh adanya kerja-kerja atau kepentingan Korporasi/Pihak Swasta

“Kalau Kita Pinjam data Konsorsium Pembaharu Agraria, Sengketa tanah di Indonesia sebanyak 172 Kasus disebabkan Oleh Pihak Korporasi/Swasta disusul 101 Kasus Disebabkan oleh Kerja Pemerintah serta 66 Kasus disebabkan oleh Warga, lalu kenapa tidak memeriksa kelayakan Izin Korporasi dan Bagaimana Pemerintah Daerah Mengeluarkan Izin tersebut termasuk izin lahan, inikan jadi aneh kok Masyarakat biasa yang selalu diprioriataskan sebagai objek utama Konflik?, bukankah mafia yang dimaksud itu kebanyakan berjamur di tubuh swasta dan Pemerintah? saya kira konfklik antara rakyat kecil jumlahnya lebih sedikit. Katanya

Dengan demikian Pemuda Asal Maluku Utara tersebut mengharapkan Pemerintah Perlu untuk Mengevaluasi Kinerjanya dalam Realisasi Program Reforma Agraria dan Penghutan Sosial, Karna Mempidanakan Mafia dan memberikan Sertifikat Masal saja belum terlalu Menyentuh akar persoalan menyelesaikan Konflik Agraria di Indonesia.

Ali mencontohkanya pada kasus yang terjadi di Maluku Utara, Pemerintah Setempat dalam hal ini Gubernur Maluku Utara Mengeluarkan sekitar 27 Izin Pertambangan yang diduga tidak melewati tahan Clear and Clien/tabrak aturan dan Kasusnya sudah ditangan KPK,

Baca Juga,  Brantas Mafia Pertanahan di Maluku Utara, KPK Diminta Periksa Abdul Gani Kasuba

“Model seperti ini bisa berpotensi terdapatnya kejahatan secara berjamaah antara Pemerintah dan Swasta, kan korporasi harus dapat izin lahan baru bisa bekerja dan lahan itu kebanyakan masuk tanah adat maupun tanah Perkebunan masyarakat setempat makanya menimbulkan kemarahan warga, inikan ada unsur kesengadjaan bukankah demikan berwujud Mafia Tanah?” terangnya

Ada tiga kepentingan yang mesti dicatat dalam konflik agraria, Rakyat, pemerintah maupun swasta, segera pemerintah rekonstruksi nalar kebijkanya biar tegas dan terang siapa yang mendominasi melakukan Tindak Pidana Penipuan, Korupsi hingga suap, lalu kemudian melihat dimana produk hukum kita yang bermasalah agar bisa didorong untuk pembaharuan hukum’, tambahnya

menurutnya, Kalau Permasalahnya juga ada pada tumpang tindisnya UU antara Pertanahan/ Penghutanan dan Penanaman Modal, Serta UU lainya atau tabrakan dengan UUD 1945 hal ini oleh Kementrian perlu menyampaikanya baik Kepada publik, Kementrian lainya yang berhubungan maupun DPR RI guna Mendorong perubahan Regulasi terkait di Bidang Agraria.

Baca Juga,  Menteri ATR - BPN Respon Kasus Sertifikat Tanah Di Tanggerang.

“Undang-Undang Penanaman Modal Asing Nomor 25 Tahun 2007 Misalnya, ada penggeseran secara subtansial antara kepentingan Investor asing dan kepentingan rakyat atau pribumi, Ini tentunya melenceng dari Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 serta Ketetapan MPR Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber daya Agraria, ” tutupnya (Do)

Komentar

Post Terkait,